PERANAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN ARSITEKTUR TANGGAP BENCANA

Bangunan ini masih dapat kita jumpai hingga saat ini. Dengan demikian kalau kita mau sedikit mencermati fenomena ini maka kita dapat menyimpulkan bahwa model rumah panggung tersebut merupakan bukti dari peninggalan nenek moyang kita yang telah teruji oleh waktu, cuaca dan bencana alam yang melewati wilayah itu. Bangunan tersebut merupakan contoh arsitektur tanggap bencana skala kecil sebagai buah karya nenek moyang dalam kearifan menyikapi tapak alam negeri ini. Kesadaran bahwa mereka tinggal diwilayah rawan bencana telah menyatu dengan kehidupan keseharian pada saat ini. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Mampukah kita berinovasi untuk melanjutkan dan memelihara warisan tersebut dalam konteks kehidupan kekinian.

Departemen Pekerjaan Umum sebagai lembaga teknis Negara yang memegang wewenang terbesar dalam konteks penyelenggaraan bidang ke PU an, yang salah satunya adalah bidang arsitektur dan bangunan – merupakan pihak yang harus memegang peranan terbesar dalam mewujudkan arsitektur tanggap bencana itu. Peranan tersebut dapat berupa gagasan, solusi, inovasi dan tindakan konkrit sebagai tindak lanjutnya.

Perwujudan arsitektur tanggap bencana harus dimulai sejak perencanaan skala makro/kota hingga skala mikro/bangunan. Tanggap bencana skala makro dimulai pada perencanaan masterplan kota yang menjadikan analisis geologis maupun morfologis fisik wilayah terhadap kerawanan bencana tsunami, banjir, gempa, dan vulkanik sebagai faktor penentu utama dalam menetapkan rencana peruntukkan lahannya. Hampir semua pulau utama/besar yang tersebar di wilayah Nusantara ini, kecuali Kalimantan merupakan area rawan bencana karena secara geologis dilewati oleh “Ring of Fire“ atau sabuk vulkanik gunung berapi. Dengan demikian peninjauan ulang Master Plan masing-masing Kota mutlak diperlukan agar alokasi ruang-ruang tanggap bencana seperti, jalur-jalur evakuasi, ruang terbuka publik sebagai area penampungan, serta jalur-jalur lava panas dapat terakomodasi dalam rencana penataan ruang kota.

Arsitektur tanggap bencana secara mikro dapat berupa bangunan rumah tinggal, bangunan umum baik bersusun atau tidak bersusun serta bangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. NSPM tentang inovasi/terobosan terbaru model-model struktur rangka kayu yang memiliki fleksibilitas terhadap ayunan/gerakan permukaan tanah serta struktur bangunan tahan goyangan kerak bumi pada bangunan bertingkat perlu dibuat rekayasa tekniknya kemudian disosialisasikan kepada masyarakat luas, agar masyarakat dapat mewujudkan bangunan atau arsitektur tanggap bencana.

Beberapa kaidah dapat kita perhatikan dalam perancangan bangunan sederhana. Dalam membuat rancangan denah perlu mempertimbangkan kemudahan akses penghuni keluar bangunan. Denah jangan terlalu banyak lapis, maksimum melewati tiga lapis ruang, penghuni sudah mencapai ruang terbuka diluar. Pembagian ruang harus kompak sehingga menghasilkan struktur rangka balok lebih kaku.

Untuk bangunan yang lebih kompleks perlu diperhatikan kemudahan dan kejelasan akses evakuasi (tangga darurat dan koridor) sesuai aturan keselamatan bangunan yang berlaku di Indonesia. Kawasan padat dianjurkan untuk tidak membuat bangunan menempel satu dengan yang lain. Bila dalam satu kompleks (ruko misalnya), perlu ada batasan panjang maksimum untuk dibuatkan dilatasi strukturnya.

Pada akhirnya segala upaya yang akan dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum tidak akan berhasil mencapai sasaran dalam mewujudkan arsitektur tanggap bencana apabila tidak didukung oleh pihak pelaksana pembangunan di lapangan. Departemen Pekerjaan Umum perlu menjalin kerjasama yang intensif dengan para Pemda sebagai pelaksana lapangan, yaitu dinas teknis yang bertugas sebagai pemberi IMB . Dinas teknis ini harus benar-benar mengimplementasikannya dalam rancangan teknis yang diajukan oleh pihak pembangun. Ijin baru diberikan apabila rancangan telah sesuai dengan kaidah-kaidah keselamatan bencana yang disyaratkan. Selanjutnya kontrol kesesuaian antara ijin dengan pelaksanaan dilapangan harus di buktikan dengan kunjungan lapangan sebelum Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) diterbitkan.

Apabila mekanisme pembangunan telah berjalan dengan baik, karena telah tersedianya kebijakan dan NSPM tentang arsitektur tanggap bencana serta penerapan disiplin dalam membangun, maka rasio korban bencana baik yang berupa korban jiwa maupun fisik bangunan diharapkan dapat menurun secara signifikan.